PDHI Jawa Timur 1

Pembubaran Pengurus PDHI Jatim 1 Masa Bakti 2007-2011

pdhijatim1 — Fri, 12 Aug 2011 04:47:34 +0000

Masa bakti pengurus PDHI Cabang Jawa Timur 1 telah berakhir dan telah terpilih Ketua PDHI Cabang Jawa Timur 1. Dengan berakhirnya kepengurusan PDHI Jatim1 masa bakti 2007-2011 telah dilangsungkan pembubaran pengurus PDHI Jatim1 tanggal 11 Agustus 2011.

Beberapa pengurus yang sempat hadir pada acara pembubaran pengurus adalah Fedik A. Rantam, Pudji Srianto, Endang Pudjiastuti, Bambang Sektiari, Sri Pantja Madyawati, Hardiati, Rudy Alfandy K., Nusdianto Triakoso, Boedi Setiawan, Soelih Estoepangestie, Soetji Prawesthirini, Imam Soeryanto, SNR Anieka Rochmah, Rimayanti.

Pembubaran berlangsung di RM Nur Pacific sekaligus dengan acara buka bersama dan ramah tamah. Acara baru dimulai setelah buka bersama dan sholat maghrib, dimulai dengan laporan pertanggungjawaban Ketua PDHI Jatim1 masa bakti 2007-2011, Fedik A. Rantam. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan atau pandangan dari Pudji Srianto dan Endang Pudjiastuti. Selanjutnya Ketua terpilih juga menyampaikan sambutan sekaligus beberapa rencana program yang akan dilakukan dalam 4 tahun ke depan.

Diselingi ramah tamah dan pemberian cinderamata berupa kain batik sebagai ungkapan terima kasih atas segala kerja sama yang baik dalam kepengurusan PDHI masa bakti 2007-2011, acara pembubaran pengurus selesai dilaksanakan dimana sebelumnya juga diabadikan dalam beberapa foto.

Ketua PDHI Jatim 1 Terpilih

pdhijatim1 — Sun, 03 Jul 2011 03:34:18 +0000

Seluruh anggota PDHI Cabang Jawa Timur 1, mengucapkan selamat atas terpilihnya Drh. Rudy Alfandi Kurniawan sebagai Ketua Umum PDHI Cabang Jawa Timur 1 periode 2011-2015.
Mudah-mudahan bisa melakukan yang terbaik untuk profesi dokter hewan pada masa yang akan datang.

Pertemuan dan Pemilihan Ketua Umum PDHI Cabang Jatim1 tahun 2011

pdhijatim1 — Thu, 30 Jun 2011 05:45:33 +0000

Menindaklanjuti proses suksesi kepemimpinan yang wajar terjadi dimana masa bakti pengurus PDHI Jatim 1 2007-2011 telah berakhir, Musyarawah Nasional telah berlangsung dan terpilih Ketua Umum PB PDHI, maka dengan ini giliran berlangsungnya pemilihan Ketua dan Pengurus PDHI Cabang Jatim 1.

Untuk itu mengundang kepada seluruh anggota PDHI Cabang Jatim 1 untuk hadir di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlngga, dalam rangka bersilaturahmi sekaligus memilih Ketua dan Pengurus PDHI Cabang Jatim 1 pada hari Sabtu 2 Juli 2011 jam 10.00 hingga selesai di ruang sidang Tanjung Adiwinata. Pada acara ini juga digelar registrasi keanggotaan, succes story dan lain-lain….

Ayo..ayoo hadir ya…Ojok lali, ojok males-males…..

Roundtable Discussion on Rabies and Anthrax Diseases

pdhijatim1 — Mon, 31 Jan 2011 04:24:23 +0000

Roundtable Discussion on Rabies and Anthrax Diseases diselenggarakan oleh PDHI Jatim 1 bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga pada hari jumat 28 Januari 2011 di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Pertemuan ini dihadiri oleh Drh. Darmono, Drh. A. Junaedi, Drh. R.M. Samkhan, Drh. Puthut, Drh. Irawan, Drh. Yuli P., Drh. Iswahyudi, Drh. Bambang, Drh. Ahmad, Drh. Nuning, Prof. Dr. Drh. Fedik Abdul Rantam, Prof. Dr. Drh. Bambang Sektiari, Drh. Tutik P., Drh. Nusdianto Triakoso, M.P., Drh. Boedi Setiawan, Drh. Bambang Erwanto, Drh. Bambang S., dan masih banyak lagi. Pada pertemuan tersebut juga dihadiri Dr. Zainal yang mewakili Dinas Kesehatan Jawa Timur.
PDHI berharap dari diskusi ini dihasilkan solusi yang paling tepat karena Jawa Timur saat ini dalam posisi yang sangat serius, terutama setelah Bali dinyatakan wabah rabies. Saat ini Jawa Timur masih agak tenang karena tetangga yang paling dekat yang berstatus tidak bebas rabies adalah Jawa Barat dan masih ada barrier Jawa Tengah. Namun dengan kondisi Bali yang mengalami wabah, maka tekanan Jawa Timur maupun Jawa Tengah terhadap serangan rabies sangat besar. Beberapa pakar dan key note speaker mengatakan Jawa Timur “tinggal menunggu waktu”. Oleh sebab itu, PDHI sangat berkepentingan untuk menyelenggarakan diskusi ini untuk menjaga agar Jawa Timur tetap bebas rabies.
Beberapa keynote speaker seperti Drh. A. Junaedi dan Drh. Dharmono juga menyatakan hal yang sama, bahwa Jawa Timur dalam tekanan yang besar terhadap serangan rabies.
Selain itu Jawa Timur juga harus waspada terhadap potensi serangan Anthrax dari Jawa Tengah khususnya daerah endemis anthrax yang berada di perbatasan Jawa Timur – Jawa Tengah. Dari pertemuan ini juga diketahui bahwa Sragen, khususnya kecamatan Tanon telah terjadi wabah anthrax pada bulan Mei-Juli 2010. Yang sepertinya kejadian tersebut terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah setempat.
Pertemuan ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan instansi-instansi lain yang terkait untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan agar Jawa Timur tetap dalam status bebas Rabies ataupun Anthrax. Salah satu rekomendasi yang dirumuskan adalah mengusulkan kepada Komisi Ahli Direktorat Jenderal Peternakan agar secepatnya melakukan immune belt di daerah berisiko tinggi (Banyuwangi) dengan cakupan lebih dari 70% populasi yang berisiko terserang rabies. Selain itu merekomendasikan melakukan pengetatan lalu lintas HPR (hewan penular rabies), memberdayakan masyarakat agar sadar bahaya rabies dan mampu melakukan tindakan-tindakan pencegahan (misal, melaporkan kasus gigitan anjing, melaporkan adanya anjing yang masuk bersama nelayan yang bersandar ke pelabuhan-pelabuhan rakyat di Banyuwangi, dan lain-lain)

Gempa di Bumi Andalas

pdhijatim1 — Fri, 02 Oct 2009 08:19:30 +0000

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cabang Jawa Timur 1 turut berduka cita atas bencana alam gempa bumi yang terjadi di bumi Andalas, khususnya di Sumatera Barat. Semoga saudara-saudara kita di sana, sabar dan tabah menghadapi cobaan.

Ibunda Dr. Drh. Soelih meninggal dunia

pdhijatim1 — Wed, 30 Sep 2009 02:49:42 +0000

Pada hari yang sama dengan berpulangnya Drh. Mulyoso, ada informasi juga bahwa ibunda Dr. Drh. Soelih E. meninggal dunia pada jam 18.30 wib. Rumah duka di Gayung Sari PTT Surabaya. Rencananya jenasah akan dikebumikan pada jam 13 wib, Rabo 30 September 2009. Semoga diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

Drh. Mulyoso telah berpulang

pdhijatim1 — Wed, 30 Sep 2009 02:28:11 +0000

Innalillahi wainnailaihi roji’un. Kemarin, Selasa 29 September 2009 sejawat kita Drh. Mulyoso telah berpulang pada jam 13 wib. Rumah duka di Ngagel Jaya barat 41 Surabaya. Semoga diterima semua amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya, serta keluarga yang ditinggal diberi ketabahan.

Undang Undang Kesehatan Hewan dan Peternakan 2009

pdhijatim1 — Tue, 08 Sep 2009 07:58:10 +0000

Undang-undang Kesehatan Hewan dan Peternakan no 18 tahun 2009 telah disahkan. Undang-undang ini diharapkan dapat mengganti undang-undang yang lama, UU 6 tahun 1967.

Bagi siapa saja yang ingin mengetahui isi UU 18 tahun 2009 tentang Keswannak dapat mengklik link berikut ini. Klik disini (UU 18 tahun 2009)

Perlukah Direktur Jenderal Veteriner di Indonesia

pdhijatim1 — Tue, 14 Apr 2009 06:58:54 +0000

Ancaman penyakit zoonosis dan bioterisme ( menggunakan senjata biologis yang 80 % bersumber dari agen penyebab penyakit zoonosis ) telah meng-global serta telah melanda Indonesia. Siapkah Indonesia menghadapinya ?
Penyakit zoonosis adalah penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia, dengan penularan antar hewan, hewan ke manusia dan antar manusia, tetapi ada yang belum terjadi penularan antar manusia, misalnya flu burung, penyakit sapi gila dan lain-lain. Dengan penyebab : prion seperti penyakit sapi gila dan lain-lain, virus seperti HIV / AIDS, DBD ( demam berdarah dengue), flu burung dan lain-lain, disebabkan bakteri seperti anthrax, TBC., dan lain-lain. Serta disebabkan oleh parasit misalnya penyakit toxoplasmosis, leptospirosis dan lain-lain. Pada penyakit zoonosis adanya 2 (dua) kewenangan medis yaitu pada manusia oleh dokter dan pada hewan yang disebut veterinary medical authority oleh dokter hewan. Pada Departemen Kesehatan, Otoritas Medis pada Menteri Kesehatan, berbeda dengan Departemen Pertanian, Otoritas Medis Veteriner pada Dirjen Peternakan bila Dirjennya seorang dokter hewan, bila bukan dokter hewan, maka Otoritas Medis Veterine berada pada eselon II lainnya seperti Direktorat Kesehatan Hewan yang memiliki profesi dokter hewan. Otoritas medis veteriner atau Dokter Hewan yang berwenang atau Discundige sesuai dengan Staatsblad 1912 no.432 tentang : Campur tangan pemerintah dalam bidang Kehewanan yang disebut oleh Prof.M.Soeparwi 1946 sebagai Undang undang masih berlaku di Indonesia. Undang undang no.6 tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tidak mencabut Staatsblad 1942 no.432. Medical authority atau kewenangan medis meliputi : anamnese, diagnosis, terapi dan prognosis penyakit yang diderita pasien baik pada manusia maupun pada hewan. Kewenangan medis hanya dimiliki mereka yang memiliki profesi medis yaitu dokter dan dokter hewan. Health certificate hewan harus diperiksa dan ditandatangani oleh dokter hewan yang memiliki kewenangan medis veteriner atau Otoritas Medis Veteriner. Ekspor udang atau ikan, seharusnya diperiksa dan ditandatangani oleh Veteriner Medical Authority di Indonesia tetapi dalam kenyataannya ekspor udang atau ikan Indonesia diperiksa dan ditandatangani oleh Otoritas Medis Veteriner di Singapura, suatu hal yang ironis. Dimanakah keberadaan Otoritas Medis Veteriner ?

Dimanakah keberadaan Otoritas Medis Veteriner di Indonesia ?
Departemen Kominfo dibeberapa media masa di Indonesia memasang iklan dalam rangka sosialisasi penanggulangan Flu-burung. Musnahkan unggas sebelum anda dimusnahkannya. Ada salah satu Gubernur dalam sosialisasi pananggulanan Flu-burung di Indonesia : patèni waė pitek yang berkeliaran !
Bagaimana rendahnya penilaian pejabat negara terhadap hewan di Indonesia yang diindentikkan sebagai benda tidak bernyawa, apalagi nian terhadap dokter hewan yang memiliki kewenangan medis veteriner atau kewenangan medis terhadap hewan. Keberadaan Otoritas Medis Veteriner di Indonesia ada pada para Dokter Hewan dan tenaga medis veteriner lainnya. Tidak heran kalau Ketua Umum PDHI (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia) di berbagai kesempatan selalu menyatakan : dokter hewan selalu dimarginalkan.
Demikian pun halnya bagi teman teman sejawat dokter hewan: tidak mengetahui kewenangan medis veteriner yang dimilikinya. Hai, teman-teman sejawat dokter hewan yang telah memiliki kewenangan medis veteriner atau mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan yang akan memiliki kewenangan medis veteriner, mari bersama-sama menghadapi ancaman penyakit zoonosis dan bioterorisme yang telah melanda Indonesia. Tanpa adanya peran serta kewenangan medis veteriner, sehingga yang berperan hanya kewenangan medis pada manusia dalam menghadapi zoonosis dan bioterorisme tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Seperti dikatakan Menteri Kesehatan : selama penyakt Flu-burung pada unggas tidak dapat diatasi, penyakit Flu-burung pada manusia tidak akan tuntas.

Keberadaan Otoritas Medis Veteriner pada Lembaga Negara.
Sebelum adanya UU no.6 tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diberlakukan Staatsblad 191 no.432 tentang Tjampur tangan pemerintah dalam urusan Kehewanan. Otoritas Medis Veteriner di Pusat disebut Djawatan Kehewanan Pusat, di daerah disebut Dinas Kehewanan yang dipimpin oleh mereka yang memiliki kewenangan medis veteriner ( Dokter Hewan, lulusan SKMA atau Manteri Hewan). Sesudah diberlakukan UU.no.6 tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (disusun oleh para dokter hewan, Staatsblad 1912 no.432 tetap diberlakukan. Prof.M.Soeparwi 1946, Staatsblad 1912 no.432 disebut UU.Veteriner). Otoritas medis veteriner dalam struktur organisasi Departemen Pertanian pada Direktorat Jenderal Peternakan (sewaktu Dirjen seorang dokter hewan) apabila Dirjen bukan seorang dokter hewan , seharusnya Otoritas medis veteriner pada eselon II, yaitu : Direktorat Kesehatan Hewan yang dokter hewan. Menteri Pertanian periode s/d Oktober 2004 ; sewaktu penyakit Flu-burung mulai menyerang Indonesia, dengan SK Departemen Pertanian no.96/Kpts/PD.620/2/2004 pada tangal 4 Februari 2004 menetapkan bahwa : Penyakit Flu-burung pada unggas telah mewabah di 8 (delapan) provinsi. Menteri Pertanian memberlakukan Staatsblad 1912 no.432 dengan menetapkan program 9 (sembilan) langkah dalam penanggulangan Flu-burung. Serta menetapkan Dirjen Peternakan (Dirjen seorang dokter hewan) sebagai pemegang Otoritas Medis Veteriner. Tetapi oleh Menteri Pertanian periode Oktober 2004 dengan SK Departemen Pertanian no 413/Kpts/OT.160/11/2005 pada November 2005, mengganti Otoritas Medis Veteriner menjadi Tim Tanggap Darurat Wabah Flu-burung terdiri dari Pengarah dan Pelaksana, keseluruhannya tidak memiliki Kewenangan Medis Veteriner dan bukan seorang dokter hewan.
Mulailah muncul berbagai kontroversi didalam menanggulangi penyakit zoonosis baik pada penyakit Flu-burung, penyakit rabies, penyakit antraks maupun pencegahan penyakit Sapi-gila. Bahkan telah memberhentikan 2 Dirjen Peternakan dan 2 Direktur Kesehatan Hewan ysng memiliki kewensngsn medis veterine. Serta menyamakan penyakit Flu-burung dengan penyakit DBD (demam berdarah dengue) berarti mendiskreditkan peran kewenangan medis veteriner ( lihat tulisan : Zoonosis dan Departemen Pertanian).
Keberadaan Otoritas Medis Veteriner pada Departemen Pertanian tidak diketahui rimbanya. Menteri Pertanian yang tidak memiliki Kewenangan Medis Veteriner melaksanakan Otoritas Medis Veteriner. Keberadaan Otoritas Medis Veteriner pada Menteri Pertanian suatu yang ironis bagi pemegang Otoritas Medis Veteriner.

Menteri Pertanian mengkadali PDHI dalam pembentukan Dirjen Veteriner.
Menteri Pertanan meminta kepada PDHI supaya menyusun sistem Kesehatan Veteriner yang dikaitkan dengan pembentukan Dirjen Veteriner. Telah beberapa kali pertemuan serta telah diberikan rumusan Sistem Kesehatan Veteriner serta rencana pembentukan Dirjen Veteriner kepada Mentan.
IMAKAHI (Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia) berunjuk rasa di Departemen Pertanian 2 Oktober 2007, jawaban Mentan : Dirjen Veteriner tidak akan bermanfaat, semuanya sudah diserahkan kepada Menpan.
Kalau Dirjen Veteriner tidak bermanfaat, untuk apa Mentan meminta kepada PDHI menyusun Sisvetnas dan Dirjen Veteriner ? PDHI dikadali oleh Mentan !
Diikuti pula pernyataan beberapa staf Departemen Pertanian, bahwa Deptan telah punya 12 eselon I , sehingga pembentukan Dirjen Veteriner tidak memungkinkan ! Baik Menteri Pertanian maupun Departemen Pertanian tidak membedakan antara Kewenangan Medis Veteriner yang hanya dimiliki oleh mereka yang berprofesi medis veteriner dengan tugas kewenangan Departemen Pertanian. Dirjen Veteriner merupakan kelembagaan pada negara dari Kewenangan Medis Veteriner di Indonesia yang juga dimiliki oleh setiap negara didunia. Kehadiran Otoritas Medis Veteriner dalam satu Lembaga Negara merupakan suatu keharusan dari satu negara. Di Indonesia, keberadaan Otoritas Medis Veteriner dalam satu Lembaga Negara, merupakan satu keharusan.
————————–
Naskah ini ditulis oleh Drh. Dr. Mangku Sitepu, beliau adalah dokter hewan lulusan FKHP UGM dan seorang dokter lulusan FK USU. Beliau juga menjadi anggota PDHI dan IDI dan Tim Ahli Flu-burung pada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Naskah ini pernah diterbitkan dalam Bulletin Dokter Hewan Lansia Surabaya no 33/ th VII bulan Agustsu 2008. Atas jasa baik Drh. Soesanto Prijosepoetro naskah ini diterima admin untuk dipublish di blog PDHI jatim 1.

Foto Halal Bihalal PDHI 2006

pdhijatim1 — Tue, 31 Mar 2009 01:38:52 +0000

Ini adalah foto Halal Bihalal PDHI tahun 2006. Kegiatan ini berlangsung di Fakultas Kedokteran Hewan yang terletak Kampus C Unair. Tampak Halal Bihalal ini juga dihadiri Drh. Sigit Hanggono (Kepala Dinas Peternakan Tk I Jawa Timur).
Ngomong-ngomong waktu itu saya dapat doorprice magic jar. He he.. soalnya biasanya gak pernah dapet.